Kaur, Siberbengkulu.co -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar rapat kerja dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (09/12) pagi, bertempat di ruang rapat DPRD Kaur. 

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kaur, Firjan Eka Budi, AP., SE., tersebut membahas anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk tahun 2025 dan peran dinas dalam pemerintahan desa.

Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur, Suhadi, memaparkan proyeksi anggaran pembangunan yang mencapai Rp4,6 miliar untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,5 miliar dialokasikan untuk gaji dan kebutuhan operasional lainnya. 

Suhadi juga menjelaskan bahwa peran Dinas PMD dalam pemerintahan desa terbatas pada pemberian rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Badan Keuangan Daerah, sedangkan terkait disiplin dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) menjadi tanggung jawab Inspektorat.

“Dinas PMD hanya menerima tembusan dari Inspektorat, sedangkan untuk pencairan Dana Desa kami hanya memberikan rekomendasi ke Badan Keuangan,” jelas Suhadi.

Anggota Komisi I DPRD Kaur, Basaruddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan perlunya pembinaan yang lebih intensif bagi perangkat desa. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kompetisi di tingkat desa semakin ketat, pemahaman perangkat desa masih minim. Basaruddin mendorong Dinas PMD untuk meningkatkan pembinaan dan menganggarkan program-program sosialisasi desa, termasuk melibatkan media dalam penyebarluasan informasi.

“Kompetisi di tingkat desa sangat tinggi, namun pemahaman perangkat desa masih minim. Kami mendorong Dinas PMD untuk meningkatkan pembinaan dan menganggarkan program-program pembinaan desa, termasuk melibatkan media dalam sosialisasi,” ujar Basaruddin.

Selain itu, Basaruddin juga menyoroti masalah kesejahteraan RT/RW yang hingga kini masih belum memadai. Ia meminta Dinas PMD untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan insentif bagi RT/RW yang dinilai memiliki beban tugas yang berat, namun gaji mereka masih stagnan.

“Tugas mereka berat, namun gaji mereka masih stagnan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegas Basaruddin.

Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam perencanaan anggaran serta program pembinaan yang lebih efektif bagi pemerintahan desa di Kabupaten Kaur.

Reporter: Aidil

Editor: M Ichfan Widodo