SiberBengkulu.co, Kampar -  Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST Prihatin Melihat rendahnya insentif dan biaya operasional yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kampar,  Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST menyatakan siap untuk membantu memperjuangkan aspirasi Forum BPD se-Kabupaten Kampar.

Hal ini ditegaskan  oleh Faisal dalam menanggapi pernyataan sikap/rekomendasi Forum BPD Kabupaten Kampar Peserta Bimtek BPD Yogyakarta 10-13 Desember 2022 dan Bimtek BPD Pekanbaru 14-15 Desember 2022 yang dibacakan oleh pengurus Forum BPD Kabupaten Kampar periode 2021-2023 H Muaslam pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD se-Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 yang diikuti 120 orang ketua/anggota BPD se-Kabupaten Kampar di Hotel Mona, Pekanbaru, Rabu (14/12/2022) malam

Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lukmansyah Badoe, S.Sos, M.Si pada Rabu (14/12/2022) sore dengan mengangkat tema tentang Program-program Kegiatan Pembangunan dan Aspirasi Anggota DPRD dalam Mewujudkan Desa yang Maju serta Mandiri di Kabupaten Kampar.

Pada kesempatan ini Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST mengatakan bahwa aspirasi Forum BPD ini telah ia terima dari pengurus Forum BPD Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu saat pertemuan dengan pengurus Forum BPD se-Kabupaten Kampar.

Politisi partai Gerindra asal Kecamatan Tambang mengakui bahwa insentif BPD dan dana operasional BPD yang diterima BPD di Kabupaten Kampar merupakan dana terendah se-Provinsi Riau. Padahal menurut Faisal jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kampar tak jauh berbeda dengan kabupaten lain di Riau.

Faisal berjanji akan menyampaikan aspirasi BPD se-Kabupaten Kampar kepada bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) "Kalau makan saja susah bagaimana bisa memperjuangkan masyarakat," ungkap Faisal.

Berkaitan dengan pernyataan sikap/rekomendasi BPD, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kampar Zamhur, S.Ag, M.Si di hadapan 120 orang ketua/anggota BPD peserta pelatihan berjanji siap merevisi Peraturan Bupati Kampar yang muat tentang dana operasional dan insentif BPD. " Kami siap merevisi Perbup itu. Sumber anggarannya ditambah ya ketua," ujar Zamhur.

Mengenai pernyataan sikap/rekomendasi Forum BPD se-Kabupaten Kampar tentang adanya tembusan seluruh surat yang masuk ke BPD, Zamhur menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah menyampaikan tembusan kepada BPD saat surat itu dinilai perlu ada tembusan kepada BPD, misalnya tentang permasalahan desa.

Surat pernyataan sikap/rekomendasi Peserta Bimtek BPD Yogyakarta 10-13 Desember 2022 dan Bimtek BPD Pekanbaru 14-15 Desember 2022 dibacakan oleh pengurus Forum BPD Kabupaten Kampar H Muaslam. Serta surat pernyataan sikap/rekomendasi Peserta Bimtek BPD ini ditandatangani oleh Ketua Forum BPD Muhammad Idris, M.Pd dan Sekretaris Syukron, S.Pd.I, MPd.

Ada 4 poin pernyataan sikap/rekomendasi yang disampaikan oleh Forum BPD se-Kabupaten Kampar Peserta Bimtek BPD Yogyakarta 10-13 Desember 2022 dan Bimtek BPD Pekanbaru 14-15 Desember 2022 kepada Muhammad Faisal.

Pada poin pertama, Forum BPD Kampar meminta Bupati Kampar serta DPRD Kampar melalui Dinas PMD Kampar meninjau ulang Perbup Nomor 41 Tahun 2020 agar menaikkan insentif BPD dan biaya operasional BPD.

Kedua, Forum BPD se-Kabupaten Kampar meminta seluruh surat masuk dan surat keluar ditembuskan kepada BPD.

Ketiga, setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan lembaga instansi lain agar melibatkan BPD.

Keempat, BPD meminta kepala desa menganggarkan dana peningkatan kapasitas BPD pada APBDes murni maupun perubahan.

Penyerahan pernyataan sikap dan rekomendasi BPD diserahkan Ketua Forum BPD se-Kabupaten Kampar Muhammad Idris yang didampingi Sekretaris Syukron, S.Pd.I, M.Pd kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal yang disaksikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kampar Zamhur dan seratusan ketua/anggota BPD.(RAH)

Editor: Rara Hardini