Bengkulu Tengah, Siberbengkulu.co -- Pandangan umum  menurut juru bicara Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Tengah terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 bertempat di Ruang Gedung Bungkuk DPRD Benteng, Selasa (10/10/23) kemarin.

Menurut Juru Bicara Fraksi Golkar mengatakan, pandangan umum Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 Fraksi Golkar sangat menyambut baik Raperda. Penyusunan anggaran harus memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.

"Setiap rupiah yang di anggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Benteng seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

APBD pada tahun 2024 di proyeksikan mencapai 38 Milyar Rupiah lebih. Dengan adanya target kenaikan PAD sebesar 23 Milyar Rupiah lebih yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.

"Peningkatan kualitas Implementasi, Reformasi dan Birokrasi Pemerintahan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan  Inprastruktur daya dukung pembangunan berkelanjutan," lanjutnya.

Kebijakan anggaran pada tahun 2024 merupakan kebijakan tahun transisi bagi Kepala Daerah dengan mengembangkan  amanah RPJMD Kabupaten Benteng. Untuk menuju Pemerintahan yang baru memprioritaskan program yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat.

"Program kepentingan kesejahteraan  masyarakat terutama pendidikan dan kualitas layanan bagi kesehatan. Kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam APBD dapat dilaksanakan secara epektif dan apisien, ekonomis dan transparan serta memenuhi persyarakat akuntabilitas," ucapnya.

Permohonan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Benteng tentang, terkait dengan belanja hibah tahun 2023 mohon penjelasan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan dari penerima hibah serta manfaatnya terhadap pembangunan.

"Langkah kongkrit apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai targer stunting nasional sebesar 14 persen dan seberapa besar alokasi anggaran untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Benteng pada tahun anggaran 2024," tutupnya.

Penulis : Muldianto