SiberBengkulu - Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus digenjot pemerintah pusat, salah satunya Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) non tunai maupun sembako untuk masyarakat. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Perekonomian akan bergerak jika ada perputaran sumber daya. Semakin cepat perputaran maka perekonomian akan semakin baik. Perputaran itu salah satunya digerakkan oleh pemerintah melalui program-program bantuan sosial (Bansos).

“Berdasarkan evaluasi terakhir, untuk penyaluran bansos di Bengkulu patut diapresiasi dan mencapai prestasi yang membanggakan baik bansos pangan nontunai ataupun bansos sembako,” ujar Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021, “Evaluasi pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Provinsi Bengkulu” di Mercure Hotel, Senin (27/9).

Lebih lanjut, Rohidin berharap tiga pilar penyaluran Bansos yaitu perhimpunan bank negara (Himbara), E-warung, dan pendamping dapat bekerja maksimal memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

“Tiga pilar ini memiliki peran penting berjalannya program ini, sehingga nantinya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran,” seru Rohidin

Sementara itu, anggota DPR RI M. Soleh mengungkapkan persoalan seputar bantuan sosial, memang masih terdapat kendala dan mesti diselesaikan secara bersama. Mulai dari data, validasinya, hingga kualitas bantuan yang diserahkan ke penerima manfaat.

“Bahkan, ada bantuan yang hanya berisi beras dan telur, padahal sudah dibuat aturan bantuan yang diberikan harus barang yang mengandung karbohidrat, protein hewani nabati, mineral dan sebagainya,” terang anggota DPR RI komisi 8 ini.

Kemudian, M. Soleh menegaskan pihaknya (Komisi 8 DPR RI) akan mengawasi terkait penyaluran bantuan sosial ini dan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi.

“Jangan lagi ada permainan, atau penyelewengan dalam proses penyaluran bantuan sosial ini. Kasihan, masyarakat sudah susah jangan dibuat tambah susah,” terang M. Soleh yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI.

Pemerintah Provinsi Bengkulu gencar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu guna mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.

"Pemerintah akan terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat guna mengatasi angka kemiskinan," kata Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie di Kota Bengkulu, Rabu.

Hal tersebut dilakukan agar angka kemiskinan di wilayah Bengkulu dapat terus menurun setiap tahunnya.

Ia menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat dapat disalurkan tetap sasaran dan tepat waktu agar dapat membantu perekonomian masyarakat serta transaksi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat pada bulan September 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu turun hingga 14,34 persen atau 292,93 ribu orang.

Kepala Bidang Statistik Sosial Budi Kurniawan mengatakan dari jumlah tersebut penduduk miskin Bengkulu berkurang sebesar 0,09 persen poin dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang sebesar 14,43 persen atau sebanyak 191,79 ribu orang.

"Dilihat dari garis kemiskinan September 2022 sebesar Rp 625.652,- per kapita per bulan, penduduk miskin di Bengkulu berkurang signifikan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia," ujar dia.

Untuk garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan nya agar tidak dikategorikan miskin.

Kemudian pada periode Maret 2022 hingga September 2022 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sekitar 1.600 orang, dari 100,69 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 99,08 ribu orang pada September 2022.

"Begitu juga di daerah perdesaan berkurang sekitar 2,7 ribu orang dari 196,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 193,85 ribu orang pada September 2022," sebut Budi.