Skip to main content

Pilgub Bengkulu Memanas, Helmi-Mian Diserang soal Program BPJS

Helmi Hasan-Mian, (Foto: Mita)

 

Bengkulu, Siberbengkulu.co -- Atmosfir pemilihan gubernur Bengkulu mulai memanas, tim Rohidin Mersyah-Meriani (Romer) terang-terangan menuding program Helmi-Mian sebagai omong kosong.

Disampaikan jubir pasangan Romer Ferry van Dalis kepada wartawan pada Jumat (4/10/24) siang, bahwa program BPJS gratis yang diusung pasangan Helmi Hasan-Mian dalam kampanye Pilgub Bengkulu 2024 terindikasi bualan politik. Pasalnya program tersebut hanyalah jargon kosong yang tidak sesuai kenyataan. Ferry van Dalis bahkan tak sungkan menyebut program tersebut sebagai bentuk pembodohan publik.

Ferry beralasan bahwa niat Hemi-Mian atas program BPJS gratis tersebut pernah ada, dan hanya secuil yang terimbas oleh program tersebut. Ini yang kemudian memicu pernyataan Ferry van Dalis mengatakan bahwa program BPJS gratis Helmi-Mian hanya jargon belaka.

Pada tahun 2023, Pemkot Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Hasan menganggarkan iuran BPJS bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP kelas III sebesar Rp 3,48 miliar melalui APBD Murni. Anggaran sebesar Rp 3,4 miliar itu sangat kecil dibandingkan dengan dana pajak rokok yang diterima oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Artinya itu terindikasi sekedar jargon untuk memikat masyarakat. Karena kalau kita lihat pelaksanaannya di Pemkot Bengkulu, justru hanya alakadar,” sembur Ferry.

“Jika mengacu pada data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu pada tahun 2023 tercatat sekitar 56.100 jiwa. Dari jumlah tersebut, Helmi Hasan hanya menganggarkan iuran BPJS untuk 26.561 jiwa, atau sekitar 47% dari total penduduk miskin di Kota Bengkulu. Jika dibandingkan dengan total penduduk Kota Bengkulu yang berjumlah 384 ribu jiwa, hanya sekitar 7% dari populasi yang mendapatkan BPJS gratis dari pemerintahan Helmi Hasan. Bagaimana bisa ini disebut program BPJS Gratis?” timpal Ferry.

Ferry van Dalis juga menyoroti penggunaan dana pajak rokok yang seharusnya dialokasikan sebesar 37,5% untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143 Tahun 2023. Namun, dalam alokasi anggaran tahun 2023, Helmi Hasan hanya mengalokasikan 18,5% dari pajak rokok untuk pembayaran BPJS.

Dengan fakta ini, apakah masih pantas Helmi Hasan berjualan program BPJS Gratis? Jika program BPJS gratis yang dikampanyekan Helmi Hasan hanya menyentuh sekitar 10% dari total penduduk Kota Bengkulu, dan tidak sampai 50% dari jumlah masyarakat miskin,” tutupnya. 

 

Editor: M Ichfan Widodo 

Reporter : Rahmita Dwi Kurnia 

Baca juga ...