Bengkulu, Siberbengkulu.co -- Sebanyak 10 perwakilan dari Porum Pengawalan Perda Disabilitas Daerah Bengkulu (P3D2B) diterima baik oleh Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, di salah satu ruangan DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (05/03/2024).

Edwar Samsi, S.IP., M.M., selaku Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, menjelaskan kedatangan P3D2B tersebut terkait dengan sejauh mana perda tentang disabilitas ini di DPRD Provinsi Bengkulu.

“Tadi kita sudah menyampaikan informasinya, bahwa ini akan kita sampaikan nota penjelasannya pada tanggal 16 April nanti yaitu pada masa sidang pertama, dan pada masa sidang kedua itu kita akan membahas perda itu,” ucap Edwar saat diwawancari.

Dilanjut Edwar, para perwakilan ini menyampaikan jika di kantor DPRD Provinsi Bengkulu belum ada akses untuk disabilitas padahal mereka sudah mengusulkan sejak tahun 2006 silam.

"Mereka tadi menyampaikan jika di kantor DPRD ini tidak menyediakan akses untuk disabilitas dan hal tersebut menjadi PR besar untuk kita, hal ini bukan hanya untuk kantor DPRD Provinsi tapi untuk seluruh perkantoran yang di Provinsi Bengkulu yang belum ada akses disabilitasnya," terangnya.

Ditambahkan Sefty Yuslinah, S.Sos, M.Ap., jika usulan perda disabilitas ini sudah pernah di bahas pada tahun 2021 lalu tetapi terputus karena Covid-19.

“Hal yang diusulkan tadi sudah pernah kita bahas ditahun 2021 tapi sempat terputus hal tersebut karena Covid-19, dan tadi kita mendapatkan kritikan yang pedas tapi menjadi masukkan untuk kami,” tambah Sefty.

Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi Bengkulu (HWDPB), Ilona juga mengucapkan syukurnya karena pihaknya diterima dengan baik oleh anggota DPRD terutama komisi IV.

“Kita ke sini mau sharing naskah akademik masalah disabilitas, hal ini belum sampai ke anggota dewan dan mudah-mudahan nanti hak kami sebagai disabilitas bisa terpenuhi agar aktifitas kami bisa sama dengan nonsabilitas dan ruang gerak kami tidak terbatas,” pungkas Ilona. (ADV)

Editor: Arif Dwi Septian

Reporter : Lentera Nindya M